Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Medan - Dalam upaya meningkatkan pelayanan ibadah haji, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungannya terhadap pelibatan personel TNI dan Polri sebagai petugas haji pada musim haji 2025. Dukungan ini muncul saat Marwan menghadiri acara Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar di Medan, Jumat (15/11/2024), di mana ia berbagi pandangannya tentang pentingnya kontribusi pihak keamanan nasional untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Marwan menjelaskan, pelibatan personel militer dan kepolisian bukanlah gagasan baru. "Sudah lama mereka terlibat, baik polisi maupun tentara, dalam membantu proses haji," ujarnya, menyoroti peran mereka selama bertahun-tahun dalam mengatur kelancaran ibadah di Tanah Suci. Kementerian Agama (Kemenag) sendiri telah mengusulkan tambahan peran TNI-Polri untuk menjawab tantangan pelayanan yang kompleks, terutama mengingat tingginya jumlah jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Sementara Kementerian Agama masih dalam tahap mengusulkan personel tambahan, pihak Komisi VIII mendukung penuh kombinasi antara petugas haji reguler dan personel keamanan. Marwan yakin, prajurit TNI dan Polri memiliki keunggulan dalam aspek fisik dan mental, dua kualitas penting untuk menghadapi situasi sulit yang kerap muncul selama musim haji.

Fokus utama dari pelibatan ini adalah membantu jemaah haji dalam berbagai aspek, terutama yang memerlukan dukungan fisik. Marwan menegaskan, "Bukan hanya soal gotong-menggotong jemaah, tetapi tentang pendekatan yang penuh empati dan keterampilan," jelasnya. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, personel TNI-Polri diharapkan memberikan bantuan fisik dan mental yang diperlukan, memastikan bahwa semua jemaah, termasuk yang rentan, bisa menjalani ibadah dengan tenang.

Menurut Marwan, meski ada rencana untuk meningkatkan jumlah personel, hal ini tetap disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. “Kalau kita butuh 50 persen, ya 50 persen. Tapi tidak perlu langsung diblok, karena itu harga mati,” ungkapnya, menekankan fleksibilitas dalam jumlah personel yang dilibatkan setiap tahunnya.

Pelaksanaan musim haji 2025 masih dalam tahap persiapan, dengan Kemenag dan DPR RI terus berdiskusi mengenai jumlah personel ideal yang perlu dikerahkan. Marwan juga menyebut bahwa pembahasan ini melibatkan evaluasi terhadap kebutuhan logistik dan kenyamanan jemaah, terutama mereka yang berusia lanjut atau memiliki kebutuhan khusus.

Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, menyoroti perlunya peningkatan kedisiplinan dan profesionalisme dalam layanan haji. Ia berharap dengan adanya personel TNI, berbagai permasalahan seperti kurangnya perhatian atau disiplin dari petugas bisa teratasi.

Komisi VIII berharap pelibatan ini dapat menciptakan pelayanan yang tidak hanya efektif tetapi juga ramah dan penuh kasih sayang, sesuai dengan kebutuhan para jemaah. (aha)